Search This Blog

PAJAK DALAM PERENCANAAN KEUANGAN, PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI


Ahmad Hilmi, RFC 

1.     Sekilas Pajak

1.1.   Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak Pusat :  PPN, PPh, dan Bea Meterai serta PBB P3 (Perkebunan Perhutanan dan Pertambangan).
Pajak Daerah: Pajak Kendaran Bermotor (PKB), PBB P2(Perkotaan dan Pedesaan), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak galian C, BPHTB.

1.2.  Subjek Pajak:

Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia 183 hari atau berniat tinggal di Indonesia.

1.3. Sistem Pemungutan Pajak :

Self Assesment : Menghitung pajak sendiri yang harus dibayar Misal: PPh pasal 25/29
Witholding System: Menghitung, memotong, menyetor dilakukan oleh pihak lain. Misal: PPh 21/22/23/24/ 4(2).

1.4. Pelaporan Pajak.

SPT Masa(bulanan) :  SPT PPh Pasal 21, SPT PPh Pasal 4 ayat 2 final, SPT PPh Pasal 25.
SPT Tahunan: SPT PPh OP Tahunan Usahawan (1770), SPT PPh OP Karyawan (1770S/1770SS).

 2.   Daftar Keluarga

 Satu keluarga merupakan satu kesatuan, jadi seyogyanya dalam satu keluarga hanya ada 1 NPWP, meskipun  suami, istri dan anak yang belum dewasa sudah berpenghasilan kecuali bila  ada kehendak lain didalam pemisahan harta suami dan istri. Pengisian daftar keluarga ini akan berdampak kepada nilai penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang akan muncul dan bagaimana kondisi pemilik penghasilan yang ada. Sesuai dengan acuan  didepan apakah pemilik penghasilan ini  hanya kepada keluarga atau ada pasangan  atau bahkan sang buah hatinya.
Ini adalah pilihan ketika menulis status kewajiban perpajakan yang ada, dan akan berpengaruh kepada penghitungan penghasilan dan  penghtungan PTKP. 

KK= Kepala Keluarga, HB= Hidup  Berpisah, PH= Pisah Harta, MT=Manajemen Terpisah

Bila kondisi  bukan berkode KK, maka akan ada isian penghasilan isteri yang dikenakan pajak secara terpisah seperti dibawah ini:

Berikut daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):
PTKP
Nilai
TK/0
54.000.000
K/0
58.500.000
K/1
63.000.000
K/2
67.500.000
K/3
72.000.000
K/I/0
112.500.000
K/I /1
117.000.000
K/I /2
121.500.000
K/I /3
126.000.000
3.Harta dan Hutang
Kondisi Harta dan Hutang  seyogyanya didokumentasikan secara detail, gunanya adalah agar kita bisa memahami  aliran dari penghasilan itu berasal dan  kemana penghasilan itu  bermuara, dalam perencanaan keuangan  berguna untuk mengetahui Net Worth kita. Ini merupakan titik krusial dengan pendokumentasian Harta dan Hutang secara benar dan rinci kita bisa merencanakan, menentukan dan melakukan tindakan  penghasilan apa saja yang ingin kita peroleh baik itu penghasilan aktif, pasif (final) atau penghasilan yang tidak dipajaki dan  tujuan keuangan lainnya.






4.Penghasilan

4.1. Penghasilan Bukan Objek Pajak
Penghasilan  ini  terbilang sangat jarang terjadi, atau terjadi hanya sekali dalam seumur  hidup dan berdasarkan sifatnya hanya orang orang tertentu saja yang bisa mendapatkannya, dan didapat dengan syarat tertentu yang langka.



4.2. Penghasilan Final (Penghasilan Pasif)

Ada 16 Kelompok Penghasilan yang tergolong Final yakni penghasilan yang dipajaki hanya sekali ketika  penghasilan tersebut diperoleh, tidak digabungkan dengan penghasilan lain. Penghasilan Final ini sebagian besar merupakan penghasilan Pasif (Pasif Income) namun ada beberapa yang masuk penghasilan aktif.
Penghasilan Pasif antara lain:
1.         bunga deposito dan tabungan (20%)
2.       bunga obligasi (15%)
3.       transaksi penjualan saham di bursa efek (0,1%)
4.       hadiah undian (20%
5.       Pesangon, THT. Dan Pensiun (5%)
6.       Penjualan tanah dan bangunan (2,5%)
7.        sewa tanah dan bangunan (10%)
8.       bunga simpanan koperasi (10%)
9.       dividen (10%)
Penghasilan Pasif antara lain:
1.         Honorarium atas bebna APBD/APBN
2.       Penghasilan istri sebagai karyawati (sesuai PPh21)
3.       Pedagang UMKM  (0,5%)



4.3. Penghasilan Aktif

Penghasilan Aktif ini adalah penghasilan yang bersifat aktif dilakukan dengan membutuhkan serangkaian pengorbanan sehingga penghasilan yang muncul masih dianggap penghasilan kotor, setelah dikurangi segala macam usaha untuk mendapatkannya maka akan ketemu penghasilan netto nya. Untuk menuju penghasilan netto ada 2 cara pengitungan yang dilakukan, yaitu dengan cara pembukuan dimana segala aktifitas usaha baik penghasilan,  harga pokok, dan biaya biaya yang muncul dibukukan dengan serangkaian hal yang sesuai standar pembukuan yang ada. Cara lainnya yaitu Pencatatan, dimana yang didokumentasikan hanya  berupa penghasilan kotor saja, sehingga untuk menentukan penghasilan netto digunakan norma penghitungan penghasilan netto yang sudah ditetapkan, dan pencatatan ini hanya bisa dilakukan untuk total penghasilan maksimal 4,8 Miliar/tahun.
Berikut contoh penghasilan aktif, antara lain:

1.         Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan


2.       Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan Bebas
(untuk jenis usaha DAGANG, sekarang termasuk kategori UMKM (PP23) dengan tarif 0,5% final)



Penghitungan Penghasilan Aktif bila menggunakan PEMBUKUAN

 
 

Bukti Potong Pajak
Dalam kegiatan memperoleh penghasilan adakalanya kita berhadapan dengan berbagai pihak, dimana dalam pengaturan perpajakan, pihak tersebut diwajibkan untuk memotong pajak atas penghasilan yang kita terima. Pemotongan ini biasa dilakukan dan kita hanya perlu mendokumentasikan  BUKTI POTONG yang ada, sebagai  bukti  bahwa sebagain penghasilan kita, sudah dilakukan pemajakan, sebelum akhirnya kita akumulasi semua penghasilan kita dan begitupun berapa total pajak yang telah dipotong terlebih dahulu, sampai akhirnya kita  hitung kembali total penghasilan dan pajak yang telah kita raih selama setahun.

·         Bukti Potong PPh Pasal 21 Berkaitan dengan pekerjaan yang kita lakukan
·         Bukti Potong PPh Pasal 22 Berkaitan dengan pekerjaan dengan pihak pemerintah
·         Bukti Potong PPh Pasal 23 Berkaitan dengan Jasa
·         Bukti Potong PPh Pasal 24 Berkaitan dengan penghasilan yang kita peroleh dari LUAR NEGERI

Kerapihan pendokumentasian bukti potong ini penting, sebagai pengingat dari mana saja sumber penghasilan kita dan  bukti potong pajak yang telah kita kumpulkan akan menjadi KREDIT PAJAK/ pajak yang telah dahulu kita bayar, sehingga pada akhir periode besarnya pajak yang harus kita bayar akan lebih sedikit  karena sudah kita bayar sebelumnya.


Penghitungan PPh Orang Pribadi

Setelah kita  mengetahui penghasilan aktif kita, baik dilakukan dengan cara PEMBUKUAN maupun PENCATATAN, hal berikutnya yang dapat kita ketahui adalah penghasilan NETTO kita, setelah ketemu penghasilan NETTO boleh dikurangkan dengan  zakat atau iuran keagamaan yang bersifat WAJIB yang terjadi disetiap pemeluk agama di Indonesia. Setelah itu dikurangi lagi dengan PTKP (penghasilan tidak kena pajak) kita dari situ muncul nilai Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghasilan yang akan dikenakan pajak   yang bersifat progresif di Indonesia, rinciannya sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Besaran/Tarif
a.    Sampai dengan Rp 50.000.000
5%
b.    Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000
15%
c.     Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000
25%
d.    Di atas Rp 500.000.000
30%

Setelah ditemukan berapa pajak yang terutang, nanti akan dikurangi dengan KREDIT PAJAK yakni pajak yang telah dilakukan pemotongan oleh  lawan transaksi kita seperti yang telah dijelaskan terdahulu, kemudian dari sini kita akan dapat mengetahui berapa besar kekurangan pajak yang  harus kita bayar, atau bisa jadi  karena kredit pajak nya besar sehingga  dalam perhitungan  timbul berapa pajak yang lebih kita bayar dan  akhirnya dengan berbagai mekanisme yang ada akan dikembalikan lagi kepada kita.

Semua aktifitas ini dapat terdokumentasikan dalam halaman induk seperti dibawah ini:

 
5.Penutup

Dari paparan diatas telah dikupas   komponen yang berkaitan  dengan pajak yang  erat sekali hubungannya dengan perencanaan keuangan, dimana kita ketahui anggota keluarga kita peran dan kapasitasnya, kemudian  kondisi Net Worth kita, bagaimana posisi Harta dan Hutang kita sekarang  dan peran dari Harta dan Hutang itu terdapat kontribusi dalam mendapatkan penghasilan.

Setelah kita ketahui kondisi keluarga, Harta dan Hutang kita, kita bersiap mengelola PENGHASILAN kita, seperti apa penghasilan yang kita peroleh apakah bukan objek pajak, ataukah pernghasilan pasif ataukah aktif. Dari sini kita merancang akan seperti apa profil kita ke depan dan  seberapa efektif pengelolaan asset kita dalam memperoleh penghasilan dan seberapa efektif pajak yang harus kita bayar, disitulah tantangannya.

Selamat mengelola asset yang kita punya dalam memperoleh penghasilan yang  ingin kita  rencanakan. 

*Arrtikel merupakan materi Sharoline, Sharing session onlie di grup WhatsApp SHILA Financial.

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan tanggapan, pertanyaan di sini, kami akan segera meresponnya.

HYPE

5 ALASAN MENGAPA DANA DARURAT HARUS DIUPDATE BERKALA

Dana Darurat atau Emergency Fund biasa juga disebut, penting dalam keuangan keluarga, menempati urutan kedua setelah melunasi hutang-h...