Haji Planning: Prioritas Utama saat Lajang, Bergeser Setelah Menikah

 Oleh: Ila Abdulrahman, RIFA, RFC, C.Med

Pendahuluan

Haji adalah rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Namun dalam praktiknya, haji sering kali bukan menjadi prioritas utama dalam perencanaan keuangan, terutama di awal karier.

Sebaliknya, banyak individu lebih fokus pada dana pensiun, kepemilikan rumah, atau gaya hidup, sementara perencanaan haji ditunda dengan alasan “nanti jika sudah mampu”.

Padahal, jika ditarik secara prinsip, waktu terbaik memulai perencanaan haji seharusnya sama dengan perencanaan keuangan jangka panjang lainnya: sejak menerima penghasilan pertama. 

Mengapa Haji Perlu Direncanakan Sejak Lajang?

Gambar : gemini

Pada fase lajang, seorang muslim belum memiliki kewajiban nafkah kepada orang lain. Hal ini menjadikan tanggung jawab utamanya adalah sebagai individu (hamba) dalam menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah.

Haji, sebagai ibadah wajib yang bersifat individual (fardhu ‘ain bagi yang mampu), secara logika syariah dapat ditempatkan sebagai prioritas awal dalam perencanaan keuangan.

Dengan belum adanya beban tanggung jawab keluarga, kemampuan finansial yang dimiliki relatif lebih “fleksibel” untuk dialokasikan ke tujuan ibadah jangka panjang seperti haji. 

Perubahan Prioritas Setelah Menikah

Ketika seseorang memasuki fase pernikahan, terjadi perubahan fundamental dalam struktur tanggung jawab keuangan.

Bagi laki-laki, muncul kewajiban baru sebagai kepala keluarga, yaitu memberikan nafkah kepada istri dan anak. Kewajiban ini bersifat:

• Fardhu ‘ain (wajib secara individu)
• Muda’yyaq (bersifat segera dan tidak dapat ditunda)

Sementara itu, kewajiban haji bersifat bersyarat, yaitu hanya berlaku ketika seseorang telah memenuhi kriteria kemampuan (istitha’ah).

Dengan demikian, secara prinsip syariah, kewajiban yang bersifat segera harus didahulukan dibanding kewajiban yang masih menunggu terpenuhinya syarat.

Bagi perempuan, kewajiban haji tetap melekat. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat aspek ketaatan kepada suami dalam hal yang ma’ruf, termasuk dalam hal perjalanan (safar), sehingga realisasi haji juga mempertimbangkan kondisi rumah tangga. 

Makna “Mampu” dalam Haji (Istitha’ah)

Seringkali kemampuan dipersepsikan hanya sebagai “memiliki uang”. Padahal dalam syariah, makna mampu jauh lebih komprehensif.

Istitha’ah mencakup:

1. Kemampuan finansial untuk biaya perjalanan dan ibadah
2. Terpenuhinya kebutuhan pokok keluarga
3. Tersedianya bekal bagi keluarga yang ditinggalkan
4. Kondisi fisik dan keamanan perjalanan yang memadai

Dengan kata lain, seseorang belum dianggap “mampu” jika keberangkatannya justru mengorbankan kewajiban lain yang lebih mendesak. 

Tidak Menelantarkan Nafkah: Batas Minimum Kemampuan

Bagi kepala keluarga, konsep “mampu” memiliki dimensi tambahan.

Bukan hanya mampu untuk berangkat, tetapi juga mampu memastikan bahwa keluarga tetap dalam kondisi aman apabila terjadi risiko terburuk, termasuk wafat saat menjalankan ibadah haji.

Batas minimal yang perlu dipastikan antara lain:

• Kebutuhan hidup keluarga tetap terpenuhi
• Tersedianya perlindungan finansial (tabungan, aset, atau skema proteksi)
• Tidak meninggalkan beban finansial seperti utang tanpa penyelesaian

Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang melarang penelantaran tanggungan. 

Perencanaan Keuangan Syariah: Menempatkan Haji Secara Proporsional

Dalam kerangka perencanaan keuangan syariah, haji bukan diabaikan, tetapi ditempatkan secara proporsional sesuai fase kehidupan.

• Saat lajang → haji dapat menjadi prioritas awal
• Saat menikah → haji menjadi bagian dari tujuan jangka panjang setelah kewajiban keluarga terpenuhi: sandang-pangan-papan, untuk bayar utang, dana darurat, biaya pendididkan & pernikahan anak, syukur alhamdulillah jika ada sisa untuk sedekah jariyah.

Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara tanggung jawab kepada Allah dan tanggung jawab kepada sesama manusia. 

Antrean Panjang: Tantangan atau Peluang?

Salah satu alasan utama penundaan haji adalah panjangnya masa tunggu.

Namun dari perspektif perencanaan keuangan, hal ini justru menjadi keuntungan.

Dengan horizon waktu yang panjang (20–30 tahun), kebutuhan investasi bulanan untuk mencapai biaya haji menjadi relatif ringan.

Sebagai ilustrasi, dengan asumsi biaya haji saat ini sekitar Rp56 juta dan inflasi 5% per tahun, seseorang dapat mempersiapkan dana haji dengan alokasi bulanan yang terjangkau, bahkan setara dengan pengeluaran konsumtif harian.

Simulasi Investasi Haji Reguler - ONH Plus - Furodha

Fenomena Haji Instan dan Pemahaman Istitha’ah

Di tengah keinginan kuat untuk segera berhaji, muncul fenomena pencarian jalur cepat, seperti haji tanpa antre.

Namun realitas terbaru menunjukkan bahwa jalur tersebut tidak selalu tersedia atau diakui secara resmi.

Hal ini menjadi pengingat penting bahwa ibadah haji bukan hanya tentang keberangkatan, tetapi tentang kesiapan yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Landasan Syariah

Dalam Islam, kewajiban haji dan tanggung jawab nafkah memiliki dasar hukum yang jelas dan saling terkait dalam implementasinya.

1. Kewajiban Haji bagi yang Mampu

Allah berfirman dalam Al-Qur’an:

“Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.” (QS. Ali Imran: 97)

Ayat ini menegaskan bahwa haji adalah kewajiban, namun bersyarat, yaitu hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kemampuan (istitha’ah). 

2. Kewajiban Nafkah yang Bersifat Segera

Dalam konteks rumah tangga, kewajiban nafkah memiliki posisi yang sangat kuat:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya…”
(QS. Ath-Thalaq: 7)

“Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut…”
(QS. Al-Baqarah: 233)

Kewajiban ini bersifat fardhu ‘ain dan harus dipenuhi secara langsung, sehingga tidak dapat ditunda demi kepentingan lain. 

3. Larangan Menelantarkan Tanggungan

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya.”
(HR. Abu Dawud)

Hadits ini menjadi dasar penting bahwa menjaga keberlangsungan hidup keluarga adalah kewajiban utama. 

4. Kaidah Fikih sebagai Prinsip Pengambilan Keputusan

Para ulama menetapkan kaidah:

“Kewajiban yang bersifat sempit (mendesak) didahulukan atas kewajiban yang bersifat luas (fleksibel waktunya).”

Dalam konteks ini:

• Nafkah → kewajiban yang segera (muda’yyaq)
• Haji → kewajiban yang bersyarat (istitha’ah) 

Kesimpulan Syariah

Dengan landasan ini, dapat dipahami bahwa:

• Haji tetap merupakan kewajiban yang tidak gugur
• Namun pelaksanaannya menunggu terpenuhinya kemampuan yang utuh
• Termasuk kemampuan untuk tidak menelantarkan tanggungan

Sehingga, perencanaan keuangan haji dalam Islam bukan sekadar soal kesiapan dana, tetapi juga keseimbangan antara ibadah dan tanggung jawab sosial.

Penutup

Haji adalah kewajiban yang mulia, namun juga memiliki syarat yang jelas.

Memaksakan diri untuk berhaji tanpa memenuhi kriteria kemampuan justru berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar syariah, terutama jika mengorbankan kewajiban terhadap keluarga.

Oleh karena itu, perencanaan haji idealnya tidak menunggu “mampu”, tetapi mempersiapkan kemampuan itu sendiri sejak dini.

Karena pada akhirnya, haji bukan tentang siapa yang paling cepat berangkat, tetapi siapa yang paling siap — secara iman, ilmu, dan finansial.

Penulis adalah Founder dan Principal Advisor Shilafin

Syariah Financial Advisor (RIFA, RFC) juga Mediator Non Hakim